Solidaritas Global South: Peran Strategis Tiongkok dan Indonesia dalam Membangun Tata Kelola Global yang Inklusif

Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Dalam dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang, negara-negara Global South, seperti Tiongkok dan Indonesia, memainkan peran penting dalam mendefinisikan ulang tata kelola global. Kehadiran mereka di platform multilateral seperti APEC dan G20 tidak hanya menggarisbawahi tekad untuk memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif, tetapi juga memperlihatkan potensi besar untuk memimpin reformasi global melalui kolaborasi strategis dan warisan sejarah seperti Semangat Bandung.

Kemitraan Strategis dalam Konteks Global South

Indonesia dan Tiongkok berbagi visi dan nilai sebagai negara berkembang besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam Global South. Hubungan bilateral ini memasuki fase baru dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok pada November 2024, yang menegaskan pentingnya kerja sama strategis untuk menghadapi tantangan global.

Kolaborasi ini juga mencerminkan respons bersama terhadap tantangan multipolaritas dunia, dengan keduanya berperan sebagai penggerak solidaritas Global South. Dalam hal ini, Indonesia dan Tiongkok menunjukkan bagaimana kerja sama negara berkembang dapat melawan struktur global yang masih didominasi oleh Global North.

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang Bebas dan Aktif. Politik Bebas Aktif adalah suatu konsep diplomasi yang telah menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia, sejak awal kemerdekaannya higga saat ini. Politik Bebas Aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan. Implementasi Politik Bebas Aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global. Politik Bebas Aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah. Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk berinteraksi dengan berbagai pihak tanpa mengorbankan kemerdekaan dan integritas nasional. Dalam menghadapi tantangan global, implementasi Politik Bebas Aktif dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.

Sedangkan landasan filosofis kebijakan luar negeri China adalah Community of Common Shared Future for Humankind (CCD). Konsep ini telah menjadi pilar utama diplomasi China yang sering diutarakan oleh Presiden Xi Jinping di berbagai forum internasional. Konsep ini bertujuan menciptakan hubungan internasional yang lebih setara dan harmoni global, dengan membangun komunitas untuk masa depan bersama bagi seluruh umat manusia.

Dalam pandangan Xi Jinping, dunia saat ini sering kali dirundung oleh hegemonisme, supremasi, konflik, dan konfrontasi yang memperparah ketidakadilan global. Hubungan antar negara cenderung bersifat zero-sum game yang hanya mementingkan kepentingan masing-masing tanpa memedulikan kebutuhan dan aspirasi negara lain. Melalui CCD, China menawarkan pendekatan alternatif yang berlandaskan pada prinsip win-win solution, di mana kerja sama internasional diarahkan untuk menghasilkan manfaat bersama yang memenuhi ekspektasi semua pihak.

Peran Tiongkok dalam Reformasi Tata Kelola Global

Sebagai ekonomi terbesar di Global South, Tiongkok terus memperkuat posisinya di platform multilateral. Dalam pidatonya di G20 dan APEC, Presiden Xi Jinping menyoroti lima agenda utama reformasi tata kelola global: ekonomi, keuangan, perdagangan, digital, dan ekologi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang inklusif dan saling menguntungkan, tidak hanya untuk negara maju tetapi juga untuk negara berkembang.

Inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) memperkuat posisi Tiongkok sebagai katalisator pembangunan infrastruktur global. Kereta Cepat Jakarta-Bandung, misalnya, menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara Tiongkok dan Indonesia dalam mewujudkan konektivitas regional yang lebih baik.