Bahasa Indonesia

Sejumlah Negara Kecam Tindakan Hegemonis AS yang Mengenakan Sanksi Sepihak

criPublished: 2022-09-23 14:06:55
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Pada hari Rabu lalu (21/9), debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-77 memasuki hari kedua, sejumlah pemimpin mancanegara dalam pidatonya turut mengecam tindakan hegemonis Amerika Serikat yang mengenakan sanksi sepihak terhadap negara lain, dan menentang tindakan ilegal AS yang mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.

Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi dalam pidatonya menyatakan, Iran ‘tidak berupaya membuat atau memperoleh senjata nuklir,’ sebaliknya, justru AS-lah yang sedang meniginjak-injak perjanjian nuklir Iran. Dia mengecam keras perbuatan AS yang menggunakan hegemonisme dan mengenakan sanksi sepihak untuk membatasi pembangunan negara lain.

Raisi menyatakan, unilateralisme telah disalahgunakan menjadi alat untuk menindas sejumlah negara, AS secara selektif menargetkan beberapa negara, AS tidak bisa menerima bahwa negara-negara tersebut memiliki hak pembangunan yang mandiri dan independen, AS pun selalu mengaburkan aksi militernya dengan atas nama memelihara keamanan.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam pidatonya mengkritik aksi blokade ekonomi, bisnis dan moneter yang terus dilakukan AS terhadap Kuba, hal tersebut dengan serius merugikan perkembangan ekonomi Kuba. “Pemerintah AS sedang memberi tekanan yang lebih keras kepada pemerintah, lembaga bank dan perusahaan mancanegara yang berhubungan dengan Kuba, merampas seluruh sumber pendapatan devisa Kuba agar ekonomi Kuba jatuh, ekonomi Kuba sedang mengalami tekanan yang luar biasa,” ujar Rodriguez.

Presiden Namibia Hage Geingob dalam pidatonya mengimbau AS untuk mencabut sanksi ilegalnya dan menghormati hak pembangunan rakyat Zimbabwe. Sejak tahun 2001, AS sudah mengenakan sanksi ilegal selama 20 tahun terhadap Zimbabwe, hal tersebut telah dengan serius merusak kemampuan Zimbabwe untuk mengembangkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan rakyatnya, serta telah menghambat upaya kawasan Afrika Selatan memperdalam kerja sama dan merealisasi pembangunan bersamanya.

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn