Hong Kong Abaikan Tudingan Segelintir Orang Barat

Tanpa diduga, setelah “Ordonansi untuk Menjaga Keamanan Nasional” diluluskan dengan suara bulat oleh Dewan Legislatif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong pada hari Rabu kemarin (19/3) dan legislasi Pasal ke-23 UU Dasar Hong Kong diselesaikan dengan sukses, Dewan Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Inggris Cameron dan segelintir orang Barat menuduh ordonansi tersebut “memperburuk erosi kebebasan”, dan meragukan lingkungan bisnis di Hong Kong.

Mengapa legislasi UU Keamanan Nasional Hong Kong diperlukan, dan apa artinya bagi Hong Kong? Di hadapan fakta, pencorengan dan pemfitnahan serupa sama sekali tidak beralasan.

Hingga kini, saat masyarakat ingat kembali dengan keributan dan kekacauan akibat kekerasan “Hong Kong Merdeka” dan “Badai Hitam” selama “kerusuhan anti pemerintah HK”, mereka menyadari perlunya legislasi UU Keamanan Nasional. Pada tahun 2020, UU Keamanan Nasional Hong Kong resmi diberlakukan, dan menjadi stabilisator bagi kemakmuran dan kestabilan Hong Hong. Tiga tahun telah berlalu, Hong Hong sudah berubah dari kekacauan sampai pembenahan hingga revitalisasi, namun keamanan nasional tetap menghadapi tantangan yang rumit dan serius, UU Keamanan Nasional Hong Kong dan hukum lainnya yang berlaku di Hong Kong masih lemah untuk secara komprehensif menangani berbagai macam tindakan dan aktivitas yang dapat merugikan keamanan nasional. Diluluskannya ordonansi tersebut dapat bersinergi dengan UU Keamanan Hong Kong yang sudah diberlakukan, telah menambal celah dan kebocoran dalam menjaga keamanan di Hong Kong, menjamin perdamaian dan stabilitas jangka panjang Hong Hong, serta menjamin “Satu Negara Dua Sistem” berjalan dengan mantap dan lancar.

Dari perspektif praktik internasional, hampir semua negara di dunia sama-sama menaruh perhatian besar terhadap legislasi keamanan. AS, Inggris, Prancis dan negara-negara Barat lainnya pun memberlakukan UU keamanan nasional yang ketat, seperti AS yang mempunyai 21 UU, dan Inggris yang mempunyai 14 UU. Mengapa saat menyebut Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, jadi mempengaruhi “hak” dan “kebebasan”? Betapa munafiknya segelintir orang Barat yang memainkan “standar ganda” itu.

Pada kenyataannya, dilihat dari isinya, “perlindungan HAM” telah menjadi patokan dalam setiap bagian dari ordonansi keamanan nasional Hong Kong. Ordonansi tersebut dengan jelas mencatat bahwa menghormati dan melindungi HAM adalah prinsip yang penting, dan perlindungan terhadap berbagai hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam ketentuan UU Dasar, serta peraturan terkait dalam konvensi internasional untuk daerah khusus pun terus berlaku. Dapat dilihat, yang menjadi sasaran dari ordonansi tersebut ialah segelintir penjahat yang merugikan keamanan nasional dan para pelanggar hukum.

Keamanan merupakan prasyarat dari pembangunan. Ordonansi Keamanan Nasional Hong Kong tidak hanya menjamin keamanan, tapi juga melindungi pembangunan.

Hong Kong sebagai pintu gerbang yang menjembatani Tiongkok dan dunia selalu menjadi ekonomi independen yang paling bebas dan paling terbuka di dunia. Data menunjukkan di tahun 2023, jumlah cabang perusahaan dari perusahaan yang bermarkas besar di luar negeri dan daratan Tiongkok mencapai 9.039 unit, bertambah 61 unit dibandingkan masa yang sama pada tahun sebelumnya, telah pulih hingga taraf terbaik sebelum pandemi Covid-19. Perusahaan baru bertambah 270 unit dan jumlah totalnya mencapai sekitar 4.300 unit, telah mencetak rekor baru di Hong Kong. Data-data tersebut membuktikan bahwa setelah UU Keamanan Hong Kong diberlakukan, para investor asing dan perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri masih memiliki keyakinan terhadap lingkungan bisnis di Hong Kong.

Dilihat dari ruang lingkup penerapannya, ordonansi tersebut hanya tertuju pada perilaku dan aktivitas yang merugikan keamanan nasional, tidak ditujukan kepada transaksi bisnis dan hubungan internasional normal, tidak ditujukan kepada kasus sengketa bisnis dan kasus pidana biasa. Sementara itu, legislasi UU pun sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil Hong Kong, untuk menjamin agar pemberlakuan ordonansi tersebut tidak mempengaruhi aktivitas konsultasi bisnis dan survei marketing, serta arus bebas informasi. Para investor asing tidak perlu khawatir pada hal tersebut.

Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong baru-baru ini memperkirakan, ekonomi Hong Kong akan lebih lanjut berkembang di tahun 2024, tingkat pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mencapai 2,5% hingga 3,5%. Implementasi mendalam Repelita ke-14 Tiongkok, pembangunan Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Makau dan pembangunan bersama berkualitas tinggi “Sabuk dan Jalan”, akan terus memberikan daya penggerak bagi pembangunan Hong Kong.

Dapat diprediksi bahwa kedudukan Hong Kong sebagai pusat keuangan, pelayaran dan perdagangan internasional akan terus kukuh, dan hubungan Hong Kong dengan dunia akan terus menguat.