Wang Yi Hadiri Konferensi Menlu DK PBB Terkait Isu Ukraina

Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi hari Kamis kemarin (22/9) di New York menghadiri konferensi menteri luar negeri Dewan Keamanan PBB terkait isu Ukraina.

Wang Yi menyatakan, pendirian Tiongkok di masalah Ukraina adalah konsisten dan jelas. Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah harus mendapat perlindungan, tujuan dan prinsip piagam PBB harus ditaati, perhatian rasional berbagai pihak harus dipentingkan, segala upaya yang menguntungkan penyelesaian krisis secara damai harus mendapat dukungan. Menghadapi situasi saat ini, Tiongkok mempunyai empat butir pendapat.

Pertama, harus mempertahankan dialog dan perundingan. Hal darurat ialah segera memulihkan dialog, memasukkan perhatian rasional ke dalam perundingan, menempatkan alternatif di atas meja agar membuahkan hasil dan perdamaian.

Kedua, harus bersama meredakan situasi. Berbagai pihak harus menahan diri, menghindari ujaran dan gerakan yang meningkatkan konfrontasi. Masyarakat internasional harus memainkan peranan konstruktif supaya meredakan situasi. Masalah keamanan fasilitas nuklir tidak boleh dicobakan, segala risiko harus dicegah.

Ketiga, harus menyelesaikan krisis kemanusiaan dengan tuntas. Hendaknya menaati hukum kemanusiaan internasional, secara maksimal mengurangi jatuhnya korban pada rakyat jelata. Investigasi internasional harus objektif dan adil, berdasarkan kenyataan, menghindari politisasi. Mendukung lembaga penyelamatan kemanusiaan PBB terus memberikan bantuan kepada rakyat yang terpengaruh.

Keempat, harus dengan sekuat tenaga mencegah dampak limpahan. Bersama menjamin operasi stabil pasar energi global. Mendukung Sekjen Antonio Gutterres mendorong penyelesaian masalah pengiriman bahan pangan Ukraina ke luar, menyambut berbagai negara dengan aktif mendukung inisiatif kerja sama ketahanan pangan yang diajukan oleh Tiongkok. Tidak boleh melancarkan sanksi sepihak dengan semau-maunya, apalagi tidak boleh memaksa negara berkembang untuk membayarnya.

Wang Yi menekankan, DK PBB harus mempertahankan prinsip dasar yang objektif dan adil, menaati prinsip menghentikan perang dan mendorong perundingan, memprioritaskan penengahan dan mendorong proses penyelesaian secara damai.