Menlu Tiongkok Uraikan Pendirian Tiongkok tentang Masalah Taiwan

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menggelar konferensi pers seusai menghadiri rangkaian pertemuan Menlu kerja sama Asia Timur di Pnom Penh, Kamboja pada Jumat sore kemarin (5/8).

Wang Yi menjelaskan, jumpa pers itu dilakukan untuk meluruskan kabar yang keliru dan untuk menghindari kesimpangsiuran mengingat pejabat terkait AS baru saja menyebarluaskan tidak sedikit hoaks dan kabar yang tidak sesuai kenyataan.

Wang Yi menyatakan, Ketua DPR AS Nancy Pelosi dengan terang-terangan berkeliaran ke daerah Taiwan Tiongkok tanpa mengindahkan tentangan tegas dan teguran berulang kali pihak Tiongkok. Lawatannya itu sebenarnya dibiarkan dan diaturkan oleh pemerintah AS. Tindakan yang jahat itu telah secara serius melanggar kedaulatan Tiongkok, secara serius mengintervensi urusan intern Tiongkok, secara serius mengingkari komitmen AS, secara serius mengancam perdamaian dan kestabilan kawasan Selatan Taiwan. Wajarlah Tiongkok mengambil tindakan balas yang tegas. Kami memiliki pendirian yang layak, rasional, dan sah, tindakan kami teguh, kuat dan sesuai, latihan perang kami terbuka, transparan, profesional, dan sesuai dengan undang-undang dalam negeri, sesuai dengan hukum internasional dan sesuai dengan kelaziman internasional. Tindakan-tindakan balasan itu dilakukan untuk memberikan peringatan kepada kaum oknum yang membuat onar, sekaligus untuk memberikan hukuman terhadap kekuatan separatis ‘Taiwan Merdeka’. Kami akan dengan teguh memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok, dengan tegas menggagalkan plot AS yang ‘membendung Tiongkok dengan Taiwan’, dengan tegas menghancurkan ilusi pihak penguasa Taiwan yang ‘mengusahakan kemerdekaan dengan mengandalkan AS’. Sementara itu, kami berbuat demikian adalah untuk memelihara hukum internasional dan patokan pokok hubungan internasional, khususnya pasal tentang tidak mencampuri urusan dalam negeri yang tercantum dalam Piagam PBB, yang merupakan aturan internasional yang paling penting. Apabila prinsip tidak mengintervensi urusan dalam negeri diabaikan bahkan dikesampingkan, maka dunia ini akan kembali ke peraturan ‘hukum rimba’, di mana AS, dengan bertolak dari posisi kekuatannya, akan menjadi lebih berani dalam menindas negara lain, terutama negara-negara kecil dan menengah yang luas. Kami tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi. Setiap negara hendaknya bersatu padu dan tidak mengizinkan hal itu terjadi, agar menghindari mundurnya proses peradaban manusia.

Wang Yi menambahkan, justru karena itulah, sudah sebanyak seratus lebih negara yang maju ke depan untuk menegaskan kembali kebijakan satu Tiongkok, mengerti dan mendukung pendirian sah Tiongkok. Sekjen PBB Antonio Guterres menandaskan, PBB akan terus berpegang teguh pada resolusi nomor 2758 Sidang Majelis Umum PBB, dengan inti sarinya berfokus pada prinsip satu Tiongkok, yakni di dunia ini hanya ada satu Tiongkok, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok, dan Taiwan adalah sebagian dari Tiongkok. Itulah suara keadilan bersama yang digaungkan oleh masyarakat internasional.

Wang Yi menegaskan, adalah angan-angan saja bagi AS untuk ‘membendung Tiongkok dengan Taiwan’. Jika AS nekat berbuat demikian, maka dia pasti akan menemui jalan buntu, dan tali tambang yang dikalungkan di lehernya akan makin lama makin ketat.