Parlemen Israel Luluskan 'Undang-Undang Yerusalem'

2018-01-03 12:59:29

Parlemen Israel telah meluluskan 'Undang-Undang Yerusalem' yang menyatakan bahwa setiap upaya untuk memberikan kendali Yerusalem ke pihak asing harus mendapat persetujuan dari 2/3 mayoritas super parlemen, atau membutuhkan dukungan 80 anggota parlemen dari 120 anggota parlemen Israel. Langkah tersebut langsung mendapat kecaman keras dari Palestina.

UU yang diluluskan pada Selasa (2/1) tersebut juga membatalkan pasal dalam Undang-Undang Dasar Israel yang melarang diubahnya perbatasan Kota Yerusalem. Menurut laporan, pembatalan pasal tersebut adalah usulan Menteri Urusan Yerusalem Ze'ev Elkin. Dia mencoba membongkar desa-desa tempat pemukiman orang Arab di dalam Kota Yerusalem yang berada di luar tembok perbatasan yang dibangun Israel. Menurut Elkin, UU baru merupakan upaya untuk meningkatkan pertahanan terhadap tokoh-tokoh dari kelompok sayap kiri, dan mencegah upaya mereka yang mencoba menggagalkan kedaulatan Israel atas Yerusalem pada masa depan. Di sisi lain, pembatalan pasal tersebut akan menyebabkan pemerintah Israel membagi daerah pemukiman utama orang Arab di Yerusalem menjadi kota otonomi, dan menyerahkannya kepada pihak Palestina melalui perundingan dengan orang Palestina. Namun menurut hukum terkait Israel, masalah ini seharusnya diputuskan melalui referendum.

Diluluskannya 'UU Yerusalem' mengundang kecaman dari sejumlah anggota parlemen Israel. Anggota parlemen dari partai sayap kiri 'Partai Meretz', Mossy Raz mengatakan bahwa diluluskannya UU tersebut sangat berbahaya, karena akan mempersulit tercapainya persetujuan perdamaian dengan Palestina. Dia menunjukkan bahwa orang Palestina bukan orang asing di Yerusalem. Anggota parlemen dari 'Partai Yesh Atid' Ofer Shelah menyebutkan bahwa UU tersebut adalah sebuah kontradiksi, di satu sisi, UU menyatakan bahwa setiap upaya untuk memberikan kendali Yerusalem ke pihak asing harus mendapat persetujuan dari mayoritas super parlemen, sedangkan di sisi yang lain, hanya segelintir orang yang tahu daerah mana saja yang akan dibagi di luar Yerusalem.

Diluluskannya UU tersebut mengundang kecaman keras dari Palestina. Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat hari Selasa menekankan bahwa diluluskannya UU Yerusalem merupakan langkah lain AS dan Israel untuk merusak 'solusi dua negara', setelah sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada bulan lalu. Dia menunjukkan bahwa Palestina dan penguasa AS telah mengadakan 36 kali pembicaraan mengenai proses perdamaian Palestina-Israel, namun pihak AS telah mengingkari komitmennya.


Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok