Berbagai Pihak Menentang Referendum Daerah Otonom Kurdi

2017-09-29 12:34:38

Daerah otonom Kurdi Irak belakangan ini mengadakan referendum kemerdekaan tanpa memperdulikan pertentangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pemerintah pusat Irak, Turki dan Iran berturut-turut menjalankan tindakan yang ditujukan pada referendum mereka. PBB, AS, dan Rusia bersepakat untuk menentang kemerdekaan daerah otonom Kurdi, dan mendukung kesatuan dan keutuhan wilayah Irak.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi belakangan ini di parlemen menyatakan, jika daerah otonom Kurdi ingin terus berdialog dengan Bagdad, mereka harus melepaskan hasil referendum, dan kembali ke kerangka konstitusi. Parlemen Nasional Irak menegaskan kembali permintaannya pada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap referendum tersebut, antara lain dengan menempatkan pasukan di daerah sengketa, serta mengontrol kembali ladang minyak.

Pemerintah Irak dengan positif mengadakan koordinasi dengan negara sekitar serta masyarakat internasional, mengupayakan dukungan dari luar untuk menangani referendum daerah otonom Kurdi.

Turki selalu dengan tegas menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Turki mengumumkan wakil daerah otonom Kurdi di Turki sebagai orang yang tidak disukai, dan melarang mereka kembali ke Turki. Sementara itu, Turki berjanji membuka dua pos darat bagi pemerintah pusat Irak untuk mencegah dampak yang mempengaruhi hubungan perdagangan normal antara Turki dan Irak akibat ketegangan hubungan dengan daerah otonom Kurdi.

Selain itu, Irak meningkatkan koordinasi dan kerja sama di bidang militr dengan negara sekitarnya. Delegasi militer pemerintah Irak berturut-turut mengunjungi Iran dan Turki, serta mengeluarkan pernyataan bahwa keutuhan wilayah Irak tak boleh dilanggar. Turki dan Irak mulai mengadakan latihan militer di daerah perbatasan antara Turki dan Irak. Iran meningkatkan penempatan tenaga militer di bagian barat yang berdekatan dengan daerah otonom Kurdi, dan menutup wilayah udara, melarang pesawat Iran terbang ke daerah otonom Kurdi. Sementara itu, juga melarang pesawat sipil yang lepas landas di daerah otonom Kurdi masuk ke wilayah udara Iran.

PBB, AS, Rusia dan Mesir juga menentang referendum kemerdekaan daerah otonom Kurdi. Sekjen PBB Guterres menyatakan perhatiannya terhadap kegoncangan yang mungkin terjadi karena referendum kemerdekaan. Guterres menyatakan bahwa ia menghormati kedaulatan, keutuhan wilayah dan kesatuan Irak, dan berpendapat bahwa masalah yang belum diselesaikan antara pemerintah pusat dan daerah otonom Kurdi harus diselesaikan melalui dialog.

Kalender

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok