Kabinet Jepang Memeriksa Buku Putih Pertahanan 2016

2016-08-03 12:01:44

Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani kemarin (2/8) menyerahkan Buku Putih Pertahanan Tahun 2016 kepada Kabinet untuk diperiksa, Kabinet Jepang kemudian pun meluluskan buku putih itu. Dalam buku putih itu, Jepang sekali lagi membesar-besarkan apa yang disebut sebagai “ancaman Tiongkok”. Buku putih tersebut juga menyebutkan bahwa pertumbuhan militer Tiongkok tidak transparan dan Tiongkok tengah aktif mendorong strategi maritim sehingga keseimbangan militer di kawasan mengalami perubahan drastic, sehingga menjadi bahaya tersembunyi di bidang keamanan regional dan internasional bagi Jepang. Opini berpendapat, dikemukakannya buku putih itu merupakan sebuah rantai penting bagi pemerintah Jepang yang mencoba mengupayakan dukungan opini demi amandemen konstitusi damai.

   Buku Putih mengatakan, situasi keamanan dan faktor ketidak-stabilan di Kawasan Asia Pasifik di mana Jepang berada tengah mengalami perubahan mendalam, keadaan bukan perang dan bukan damai di jalur abu-abu yang berkisar pada kepentingan wilayah, kedaulatan dan ekonomi terus bertambah. Ini menunjukkan kecenderungan jangka panjang, semakin nyata kecenderungan modernisasi dan peningkatan militer negara-negara di sekitar serta aktifnya kegiatan militer. Sebagai ancaman terhadap keamanan Jepang, buku putih menyebut nama Korut dan Tiongkok, tapi bagi Rusia dan Korsel yang juga bersengketa dengan Jepang mengenai kedaulatan wilayah, hanya disinggung bahwa masalah wilayah utara dan Tokdo masih belum diselesaikan.

Dalam buku putih itu, isi yang secara khusus memperkenalkan kondisi militer Tiongkok setebal 30 halaman, bertambah 6 halaman dibandingkan tahun lalu. Mengenai persengketaan di laut, buku putih tahun 2016 menekankan ancaman Tiongkok terhadap Jepang di Laut Timur dan menyebut bahwa kapal dan pesawat Tiongkok di Laut Timur berulang kali melakukan gerak-gerik berbahaya terhadap kapal pengawal dan pesawat pasukan bela diri Jepang. Sedangkan semua aksi pasukan bela diri merupakan tindakan adil berdasarkan hukum internasional. Buku putih mengatakan, Tiongkok secara sepihak mengubah situasi sekarang sehingga situasi menjadi lebih tegang dan mungkin akan menimbulkan kejadian di luar dugaan. Ini mendatangkan kekhawatiran masyarakat internasional terutama AS selain negara-negara yang terkait.

 Dalam buku putih tahun ini, untuk pertama kali terdapat bab tentang Undang-undang Keamanan yang baru, secara seksama memperkenalkan latar belakang, isi dan artinya. UU Jaminan Keamanan Baru yang mulai diberlakukan pada tanggal 29 Maret lalu memperbolehkan Jepang melaksanakan hak bela diri kolektif, ini padahal sekali lagi menjadikan Jepang sebagai negara yang boleh mencetuskan perang. Banyak partai oposisi Jepang menganggap UU Jaminan Keamanan Baru sebagai UU Perang dan menganggap itu secara terang-terangan melanggar peraturan konstitusi yang menyatakan Jepang melepaskan hak berperang. Selama pemungutan suara parlemen mengenai UU Jaminan Keamanan Baru, ratusan ribu penduduk berunjuk rasa untuk melakukan protes. Lebih dari 90 persen tokoh kalangan hukum Jepang berpendapat, UU Jaminan Keamanan Baru dengan nyata melanggar Konstitusi. Akan tetapi, buku putih itu sama sekali tidak menyinggungnya.

  Berdasarkan buku putih itu, anggaran belanja pertahanan Jepang tahun 2016 bertambah 38,6 miliar Yen dibandingkan tahun lalu, mencapai 4,86 triliun Yen yang merupakan sebuah rekor baru.

  Komentar Kantor Kyodo berpendapat, ciri khas terbesar buku putih itu ialah menaikkan nada yang mengkritik Tiongkok dan menekankan komparatif dan kelayakan UU Jaminan Keamanan Baru dan hukum yang terkait. Menurut media Jepang, setelah dikemukakannya buku putih itu, pemerintah Korsel segera menyatakan ketidak-puasannya yang menuntut Jepang menghapuskan bagian tentang Tokdo.

  Periset Kantor Politik Balai Riset Jepang Akademi Ilmu Sosial Tiongkok Wang Ping berpendapat, ada 3 maksud perbuatan pemerintah Jepang yakni, pertama, Jepang tidak tenang dan tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap kebangkitan Tiongkok dan Asia. Kedua, Jepang tidak independen dan tidak berpikiran strategis dalam diplomasi sekutu dengan AS. Ketiga, tujuan sejati pemerintah Abe ialah mengubah Konstitusi damai dan mengadakan persiapan untuk merealisasi target strategis pembangunan negara ketika pasca perang, yaitu menuju negara militer besar.

Kalender

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok