Akal Bulus Kurs dan Bullying Ekonomi AS Tidak Terpuji

2019-08-08 11:42:43

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) belum lama lalu mendefinisikan Tiongkok sebagai negara “manipulator kurs”, yang berarti AS telah menyangkal apa yang disebutnya baku “manipulator kurs” yang ditetapkannya sendiri. Tindakannya itu menyatakan, menghadapi Tiongkok yang dengan tegas membela kepentingannya diri sendiri, sebagian tokoh di AS sudah tergesa-gesa memberikan tekanan maksimum kepada Tiongkok dengan menggunakan masalah nilai tukar sebagai instrumennya.

Menilik kembali sejarah ekonomi internasional, ternyata menggunakan “nilai tukar” untuk memberikan tekanan kepada lawannya adalah salah satu opsi yang kerap kali diterapkan oleh AS. Misalnya pada awal tahun 1980-an, Jepang berangsur-angsur berkembang menjadi negara manufaktur dan perdagangan yang kuat, dan perkasanya Jepang pada waktu itu dinilai AS sebagai tantangan terhadap posisi hegemonisnya di bidang ekonomi. Pada waktu itu, AS mengalami defisit anggaran dan neraca pasif perdagangan dalam jumlah besar. Menghadapi situasi demikian, AS menerapkan siasat devaluasi dolar AS untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Pada September 1985, dengan didominasi oleh AS, Jepang, Jerman Federal, Perancis dan Inggris mencapai kesepakatan Plaza Accord yang berhasil mendorong devaluasi besar-besaran dolar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia dalam jangka pendek, dan sebagai akibatnya, perekonomian Jepang pun terjerumus dalam kondisi resesi yang berlarut 20 tahun lamanya.

Selain itu, pada tahun 1980-an hingga 1990-an, AS pernah berkali-kali menuduh Korea Selatan dan beberapa negara lainnya telah memanipulasi kurs, dan memaksanya meningkatkan elastis nilai tukar dan memperlonggar regulasi kapital sehingga mata uangnya mengalami apresiasi terhadap dolar AS. Sebagai informasi, Jerman, Italia, Jepang dan Singapura tak terkecuali pernah dimasukkan oleh AS dalam daftar negara terpantau karena diduga melakukan manipulasi kurs. Alhasil, demi menjaga hegemonisme ekonominya yang mutlak, AS tidak akan segan-segan menindas lawan mana pun, termasuk negara-negara yang menjadi “sekutunya”.

Sejak Tiongkok masuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), AS sering kali mempermasalahkan kurs yuan RMB. Jauh pada 2005, seorang anggota parlemen federal AS mengajukan apa yang disebut “Currency Act” yang antara lain menuding Tiongkok memanipulasi kurs dan mengancam akan mengenakan pajak antisubsidi yang tinggi untuk memaksa mata uang RMB melakukan apresiasi secara besar-besaran. Akan tetapi, sejak Tiongkok melaksanakan reformasi mekanisme penentuan nilai tukar RMB pada 1994, tingkat marketisasi kurs RMB mengalami peningkatan signifikan. Belum lama lalu, Dana Moneter Internasional atau IMF dalam diskusinya mengenai pasal ke-4 mengenai Tiongkok menunjukkan, kurs mata uang RMB pada pokoknya sesuai dengan fundamental ekonominya. Apa lagi Departemen Keuangan AS dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mendefinisi Tiongkok sebagai negara manipulator kurs dalam lima laporan kebijakan kursnya yang diserahkan kepada Kongres.

Untuk sementara waktu yang lalu, AS secara sewenang-wenang melaksanakan kebijakan unilateralisme, meningkatkan sengketa dagang dengan Tiongkok, sehingga pasar moneter global mengalami gejolak dan kurs RMB pun muncul fluktuasi tertentu sejalan dengan perubahan permintaan dengan penawaran serta prediksi pasar. Ini sebenarnya adalah reaksi yang normal kurs terhadap pasar, akan tetapi, ada sosok di AS malah sengaja mencap atau melabeli Tiongkok sebagai “negara manipulator kurs” untuk memberikan tekanan lebih lanjut terhadap Tiongkok.

Tindakan AS tersebut tidak hanya menimbulkan rintangan baru bagi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan AS-Tiongkok, tapi juga akan meningkatkan guncangan pasar moneter global, sehingga menghalangi pemulihan ekonomi dan perdagangan global. Boleh dikatakan, tingkah laku AS tersebut tidak hanya melukai orang lain, tapi juga merugikan dirinya sendiri. Mantan Menteri Keuangan AS Lawrence Summers dalam sebuah artikelnya baru-baru ini menunjukkan, dimasukkannya Tiongkok dalam daftar negara manipulator kurs adalah tindakan yang bertentangan dengan kenyataan, dan tindakan itu akan merusak reputasi pemerintah AS, bahkan berpotensi membawa risiko resesi bagi perekonomian AS.

Sebagai kekuatan ekonomi yang bertanggung jawab, Tiongkok sudah berkali-kali berjanji tidak akan melakukan devaluasi kompetitif, dan juga tidak akan menggunakan kurs sebagai instrumen untuk menghadapi gangguan eksternal seperti sengketa dagang. Devaluasi secara besar-besaran RMB tidak sesuai dengan kepentingan Tiongkok. Tiongkok akan terus melaksanakan sistem nilai tukar bebas namun terkendali yang diatur dengan mempertimbangkan paket mata uang berdasarkan permintaan dan penawaran pasar.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok