Uraian tentang Argumen Absurd Sejumlah Politisi Inggris mengenai Urusan Hong Kong

2019-07-06 12:26:09

Belum lama lalu di Hong Kong terjadi kerusuhan serius di mana sejumlah ekstremis menyerbu dan merusak fasilitas Gedung Parlemen. Alih-alih mengecam kekerasan tersebut, sejumlah politisi Inggris malah menyatakan mendukung penduduk Hong Kong membela kebebasan yang diperjuangkan Inggris melalui Pernyataan Bersama Tiongkok-Inggris, yang pada hal sudah menjadi sebagian sejarah. Mereka mengancam pemerintah Hong Kong tidak boleh “melakukan represi” dengan alasan terjadinya kekerasan. Argumentasi tersebut nyata sekali telah membalikkan hitam putih dan fakta, dan sangat absurd. Tindakannya tersebut telah secara kasar mengintervensi urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok, sehingga pasti akan merugikan hubungan Tiongkok-Inggris.

Pertama, Pernyataan Bersama Tiongkok-Inggris adalah dokumen politik yang ditandatangani Tiongkok dan Inggris pada 1984 mengenai pemulihan kembali kedaulatan Tiongkok atas Hong Kong serta urusan pada masa transisi. Setelah Hong Kong kembali ke pangkuan tanah air pada 1 Juli 1997, semua hak dan kewajiban terkait Inggris yang tercantum dalam dokumen tersebut sudah dirampungkan, dan Pernyataan Bersama tersebut pun menjadi dokumen sejarah. Inggris tidak memiliki kedaulatan, hak administrasi maupun hak pengawasan terhadap Hong Kong. Pemerintah Tiongkok melaksanakan kedaulatan di Hong Kong dengan berdasarkan UUD dan UU Pokok Hong Kong.

Kedua, sejumlah politisi Inggris bersilat lidah bahwa kebebasan warga Hong Kong diperjuangkan oleh Inggris, bahkan memfitnah bahwa tidak terwujud demokrasi sejati di Hong Kong setelah kembalinya ke Tiongkok. Mengenai argumen itu, salah seorang sarjana Inggris bernama Martin Jacques menunjukkan, perkataan itu adalah kemunafikan tipikal Inggris. Selama masa kolonisasi Inggris di Hong Kong, warga Hong Kong dirampas dari segala demokrasi. Seperti diketahui umum, selama masa pemerintahan Inggris di Hong Kong, setiap Gubernur Hong Kong ditunjuk oleh pemerintah Inggris, berarti warga Hong Kong tidak memiliki hak pemilihan, yakni sama sekali tidak ada kebebasan dan demokrasi.

Setelah Hong Kong kembali ke pangkuan tanah air, pemerintah Tiongkok dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan “satu negara dua sistem”, serta “pemerintahan Hong Kong oleh warga Hong Kong” yang dilandasi UUD dan UU Pokok Hong Kong. Dengan demikian, warga Hong Kong benar-benar menjadi tuan rumah atas Hong Kong, dan menikmati hak demokrasi dan kebebasan yang tiada taranya dalam sejarah.

Ketiga, pemerintah Hong Kong menangani peristiwa kekerasan dengan mematuhi undang-undang dan hukum. Tindakannya sama sekali tidak boleh diragukan. Para perusuh yang menyerbu masuk gedung parlemen sudah menerobos batas demonstrasi damai, telah menginjak-injak tata hukum Hong Kong, merusak ketertiban sosial Hong Kong, dan merugikan kepentingan fundamental Hong Kong. Pihak kepolisian Hong Kong yang menghentikan kejahatan kekerasan dan menindak para bandit justru untuk membela kehormatan tata hukum Hong Kong.

Akan tetapi sejumlah politisi Inggris malah memfitnah aksi kepolisian Hong Kong tersebut sebagai “represi”, ini ternyata adalah penerapan standar ganda. Jangan lupa, pada Agustus 2011, ketika terjadinya kerusuhan dan kekerasan di London, para politisi Inggris menyebut kerusuhan itu sebagai “tindak pidana mutlak”, dan memuji kepolisian Inggris yang menangkap para pelakunya sebagai menjaga tata hukum dan memulihkan ketertiban sosial. Namun adapun kerusuhan yang terjadi di Hong Kong, sejumlah politisi Hong Kong segera berubah wajahnya, dan secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap para pelanggar hukum. Tindakannya itu memang tidak terpuji bagi Inggris yang sejak lama melabelinya sebagai negara hukum.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok