Siasat untuk Mencampuri Urusan Hong Kong Tidak Akan Berhasil

2019-07-03 12:50:57

Tanggal 1 Juli adalah HUT ke-22 Hong Kong kembali ke pangkuan tanah air Tiongkok, sejumlah ekstremis menyerang Gedung Legislatif Hong Kong dan merusak fasilitas-fasilitas di dalamnya. Kekerasan ini secara serius menginjak-injak peraturan hukum Hong Kong dan merusak kestabilan Hong Kong, dan hal ini tentu saja dikecam oleh komunitas internasional. Akan tetapi, AS, Inggris dan Uni Eropa menyatakan hendaknya menjamin hak protes secara damai dengan alasan kebebasan dan HAM, penanganan standar ganda terhadap kejahatan dan kekerasan ini merupakan intervensi kasar terhadap urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok. Tiongkok menyatakan sangat tidak puas dan menentang dengan tegas.

Pemerintahan berdasarkan hukum adalah dasar pokok yang terpenting bagi Hong Kong. Pada bulan Februari tahun ini, Hong Kong mulai merevisi dua peraturan yang berkaitan dengan penyerahan buronan yang bertujuan untuk menangani masalah pengadilan kasus terkait dalam rangka menyumbat lubang sistem hukum yang berlaku, sehingga Hong Kong tidak menjadi surga penjahat. Komunitas Hong Kong memiliki suara yang berbeda mengenai hal tersebut sehingga terjadi aksi unjuk rasa bahkan kekacauan. Oleh karena itu, pemerintah administrasi khusus Hong Kong memutuskan penundaan revisi agar dapat secara lebih luas mendengar opini berbagai kalangan demi mendorong kemajuan peraturan hukum.

Akan tetapi, sejumlah ekstrmis tidak mau berhenti, karena tujuan mereka tidak hanya menentang perevisian dua peraturan, namun menggunakan alasan tersebut untuk mengacaukan Hong Kong. Mereka sengaja memblokir jalan pada tanggal 1 Juli, yaitu pada HUT ke-22 kembalinya Hong Kong ke tanah air Tiongkok, dan menyerang polisi serta lambang penting hukum Hong Kong yaitu Gedung Legislatif. Kekerasan ini telah jauh melampaui garis dasar permohonan perdamaian dan memberi ancaman besar terhadap tata tertib Hong Kong. Secara serius menginjak-injak hukum Hong Kong dan secara terbuka menentang garis dasar Satu Negara Dua Sistem. Negara berdaulat manapun tidak akan dapat mengampuni hal tersebut dan pasti akan menindaklanjutinya secara hukum.

Akan tetapi, Barat yang selalu menyebut dirinya memerintah negara berdasarkan hukum tingkat tinggi pada saat ini justru bersikap toleransi, mereka menyebut harus menjamin hak protes para pelaku kekerasan secara damai. Apakah mereka telah lupa ketika di negara mereka telah terjadi tindak kejahatan dan kekerasan, bagaimana para polisi mengerahkan kendaraan anti peluru dan menggunakan senjata untuk menangkap para pengunjuk rasa?

Tindakan standar ganda ini telah melanggar undang-undang internasional dan norma pokok hubungan internasional, merugikan kedaulatan dan keamanan Tiongkok, serta membuat masyarakat lebih jelas melihat bahwa kekuatan eksternal telah mencoba merebut hak pemerintahan Hong Kong dan merusak pelaksanaan Satu Negara Dua Sistem dengan alasan kebebasan dan HAM untuk mencegah pembangunan Tiongkok.

Terhadap intervensi eksternal, sikap pemerintah Tiongkok jelas dan tegas, yakni, urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Negara, organisasi atau perseseorangan mana pun tidak berhak untuk campur tangan. Janganlah meremehkan ketekadan tegas Tiongkok dalam memelihara kedaulatan Tiongkok, siasat apa pun yang mencampuri urusan Hong Kong atau mengacaukan Tiongkok tidak akan pernah berhasil.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok