Negara-negara Asing Seharusnya Tidak Mengintervensi Urusan Intern Hong Kong

2019-05-09 12:40:44

XINHUA: Berkenaan dengan laporan tentang Hong Kong yang dikemukakan oleh Komisi Eropa dan Wakil Senior Uni Eropa Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, juru bicara pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong pada hari Rabu malam (8/5) menyatakan, hak asasi manusia dan kebebasan di Hong Kong dijamin sepenuhnya berdasarkan hukum, lembaga negara-negara asing seharusnya tidak mengintervensi urusan intern daerah khusus Hong Kong dalam bentuk apa pun.

Juru bicara tersebut menyatakan, sejak kembalinya Hongkong ke pangkuan tanah air Tiongkok, Daerah Administrasi Khusus Hong Kong selalu menjalankan “pemerintahan Hong Kong oleh warga Hong Kong” dengan ketat, dan otonomi tingkat tinggi yang sesuai dengan aturan undang-undang dasar dan sepenuhnya memanifestasikan implementasi “Satu Negara Dua Sistem” secara menyeluruh dan sukses. Hak asasi manusia dan kebebasan seperti kebebasan beropini, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, hak memilih dan hak dipilih dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar, Peraturan Deklarasi Hak-Hak Hong Kong serta hukum-hukum lainnya. Pemerintah daerah khusus sangat mementingkannya dan pasti akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga.

Juru bicara menyatakan, pemerintah daerah khusus berkewajiban menjalankan dan memelihara Undang-Undang Dasar serta menjamin semua pemilihan diadakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan hukum pemilihan terkait.

Jubir juga mengatakan, Undang-Undang Dasar menetapkan, Daerah Administrasi Khusus Hong Kong adalah bagian yang tak terpisahkan dari Republik Rakyat Tiongkok. Segala usulan tentang “Gerakan Kemerdekaan Hong Kong” melanggar Undang-Undang Dasar dan secara langsung merugikan kedaulatan negara, keamanan negara dan keutuhan wilayah, serta melanggar peraturan dan dasar hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kasus pengadilan terkait telah menunjukkan dengan jelas bahwa kebebasan opini tidaklah mutlak.

Menanggapi Laporan Tahunan Daerah Khusus Hong Kong 2018 yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, Petugas khusus Kantor Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk Daerah Khusus Hong Kong kemarin malam (8/5) menyatakan dengan tegas menentang laporan yang mengintervensi urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

  Juru bicara Kantor Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Hong Kong mengatakan, sejak kembalinya Hong Kong ke pangkuan tanah air Tiongkok, pedoman satu negara dua sistem, pemerintahan Hong Kong oleh warga Hong Kong dan otonomi tingkat tinggi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Warga Hong Kong menikmati hak dan kebebasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, dan ini adalah kenyataan yang tak dapat disangkal oleh siapa pun yang tidak berprasangka .

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok