Tiongkok Kritik Interpretasi Salah AS tentang Hukum Tiongkok

2019-02-19 10:03:05

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang hari Senin kemarin (18/2) menyatakan, pemeerintah Tiongkok tidak pernah, juga tidak akan meminta perusahaan atau perseorangan untuk melakukan pencurian informasi melalui internet. Ia berharap Amerika Serikat (AS) jangan salah menafsirkan hukum terkait Tiongkok.

Sebelumnya Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan, hukum Tiongkok mewajibkan perusahaan telekomunikasi domestik memberikan izin bagi badan keamanan pemerintah untuk mengakses atau menelusuri konten pada aplikasinya. Sementara itu, sejumlah tokoh lainnya juga mengkritik Undang Undang Informasi Intelijen Tiongkok yang mewajibkan perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan pencurian informasi atau cyber-theft.

Geng Shuang dalam jumpa pers kemarin membantah argumentasi AS tersebut. Ia mengatakan, perkataan terkait AS adalah interpretasi atau tafsiran yang salam mengenai hukum terkait Tiongkok. UU Informasi Intelijen Tiongkok tidak hanya mewajibkan organisasi dan warga negara mendukung dan membantu pelaksanaan tugas informasi oleh badan negara, juga menetapkan bahwa badan intelijen negara saat melakukan tugasnya harus menghormati dan menjamin hak asasi manusia, serta memelihara hak dan kepentingan sah individu dan organisasi. Undang-undang tersebut juga memberikan ketetapan mengenai keamanan informasi data dan privasi perseorangan. Semua ketetapan tersebut adalah untuk pelaksanaan tugas informasi negara. AS seharusnya memahaminya secara menyeluruh dan obyektif, tidak boleh memberikan penjelasan atau tafsiran yang salah dan berat sebelah.

Geng Shuang menunjukkan, penyusunan undang-undang yang mewajibkan organisasi serta perseorangan berkoordinasi dalam tugas informasi negara demi keamanan negara adalah kelaziman internasional. Organisasi “The Five Eyes Alliance” yang terdiri atas AS, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru juga memberlakukan ketetapan serupa. Perancis dan Jerman juga tak terkecuali. Pemerintah Tiongkok selalu meminta perusahaan Tiongkok menaati perundang-undangan lokal saat melakukan bisnisnya di luar negeri. Pendirian Tiongkok itu tidak akan berubah. Tiongkok selalu mendukung hukum internasional yang menjunjung prinsip saling menghormati kedaulatan serta sama derajat dan saling menguntungkan. Pendirian Tiongkok tersebut termanifestasi dalam UUD Tiongkok. Dengan berlandaskan pada prinsip tersebut, Tiongkok selalu menentang negara mana pun yang secara sepihak mengaplikasi undang-undang dalam negerinya dan memaksa perusahaan atau individu untuk menyediakan data, informasi dan intelijen yang di diperoleh di wilayah Tiongkok. Sama halnya, Tiongkok tidak pernah dan juga tidak akan mengharuskan perusahaan atau individu menyediakan informasi dan intelijen yang diperolehnya di luar negeri melalui pemasangan fasilitas “back door” yang melanggar hukum lokal.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok