KRN Tiongkok Gelar Sidang Kedua tentang UU Penanaman Modal Asing

2019-01-29 16:52:45

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok sebagai badan legislatif Tiongkok menggelar sidang kedua mengenai Rancangan Undang Undang Penanaman Modal Asing pada 29 Januari 2019. Dari pembahasan ulang tersebut telah disampaikan pesan bahwa Tiongkok telah mengayunkan langkah penting menuju keterbukaan sistematis.

Dalam pemberlakuan keterbukaan sistematis yang penting adalah menyesuaikan peraturan domestik dengan peraturan yang lazimnya berlaku di dunia, yakni melakukan integrasi dengan peraturan pasar yang berlaku di sejumlah kekuatan ekonomi utama di dunia, yang sekaligus menjadi asas tujuan penyusunan RUU Penanaman Modal Asing Tiongkok sebagai hukum dasar bagi investasi modal asing di Tiongkok. Setelah disahkan, UU Penanaman Modal Asing akan menggantikan sejumlah undang-undang lainnya seperti UU Perusahaan Modal Asing sebagai undang-undang tunggal tentang penaman modal asing di Tiongkok, dengan harapan dapat menyediakan jaminan hukum yang lebih kuat dan seusai dengan peraturan internasional dalam pelaksanaan keterbukaan lebih lanjut.

Sebagai jaminan hukum, RUU Penanaman Modal Asing menetapkan, Tiongkok memberikan perlakuan nasional (National Treatment) dan Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi akses investasi modal asing. Ini berarti investasi modal asing di sektor-sektor di luar DNI di Tiongkok akan diladeni perlakuan nasional.

Badan legislatif Tiongkok dalam proses legislasinya secara langsung meminta masukan sebagian kamar dagang dan perusahaan asing. RUU Penanaman Modal Asing juga secara langsung memberikan jawaban tentang permintaan dan keprihatinannya. Misalnya, RUU tersebut menetapkan, semua kebijakan yang mendukung perkembangan perusahaan domestik juga berlaku untuk perusahaan modal asing. Tiongkok menjamin perusahaan asing berpartisipasi dalam pembelanjaan (procurement) pemerintah melalui persaingan yang adil

Dalam perlindungan HaKI, RUU Penanaman Modal Asing menetapkan, Tiongkok melindungi HaKI yang dimiliki para investor asing dan perusahaan modal asing, melindungi hak dan kepentingan sah para pemilik HaKI, mendukung kerja sama teknologi berdasarkan prinsip sukarela dan peraturan komersial. RUU tersebut menegaskan “pasal-pasal kerja sama teknologi dalam proses investasi modal asing ditetapkan oleh berbagai pihak partisipan berdasarkan prinsip keadilan, badan administrasi dan pegawainya tidak boleh memaksakan transfer teknologi secara paksa”.

Sebagai jaminan hukum, RUU Penanaman Modal Asing mengedepankan prinsip setimpal. Misalnya negara atau daerah mana pun di dunia yang menerapkan langkah diskriminatif terhadap Tiongkok, maka Tiongkok akan memberlakukan tindakan setimpal terhadap negara atau daerah tersebut menurut keadaan riil. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok mengedepankan prinsip kerja sama dan menang bersama dalam proses keterbukaan, namun juga tidak akan bersikap acuh terhadap bullying atau gencet-gencetan dari negara lain.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok