Tiongkok Berlakukan DNI secara Menyeluruh

2018-12-26 11:08:41

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan Kementerian Perdagangan Tiongkok kemarin (25/12) resmi merilis Daftar Negatif Investasi (DNI) atau negative list of market access edisi 2018, menandai pemberlakuan sistem DNI sudah memasuki tahap implementasi menyeluruh di Tiongkok. Daftar Negatif Investasi menyediakan akses pasar setara bagi modal dalam maupun luar negeri untuk memasuki sektor, bidang dan layanan yang tidak tercantum dalam daftar negatif tersebut. Ke depannya Tiongkok akan terus memangkas isi daftar negatif dalam rangka membina sistem pasar modern yang tunggal, terbuka dan teratur.

Petinggi dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional memaparkan bahwa pemberlakuan secara menyeluruh DNI menandai Tiongkok telah menegakkan sistem peraturan yang tunggal dan adil di bidang akses pasar.

“Pemberlakuannya berarti semua sektor, termasuk jasa layanan dapat diakses oleh berbagai substansi pasar secara adil dan inisiatif. Pemerintah daerah beserta badan terkait lainnya tidak boleh sembarangan mengeluarkan regulasi baru terkait akses pasar,” demikian ujar petinggi tersebut.

DNI yang dirilis kemarin terbagi dalam dua kategori, yakni “kategori dilarang akses” dan “kategori izin akses”, yang totalnya melibatkan 151 item dan 581 pasal regulasi konkret. DNI edisi 2018 merangkum semua kebijakan industri, kebijakan investasi serta konten terkait akses pasar yang tercantum dalam peraturan lainnya yang diberlakukan di Tiongkok saat ini. Dengan demikian akan terjamin sifat DNI sebagai daftar yang tunggal dan berwibawa dalam pemberlakuannya di seluruh negeri.

Menurut keterangan, dibanding DNI percobaan sebelumnya, DNI edisi revisi berhasil mengurangi 177 item serta 288 pasal regulasi rincian. Dalam DNI edisi terbaru hanya dicantumkan 4 aspek yang terlarang akses, yakni pertama, peraturan pelarangan terkait akses pasar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; kedua, sektor yang dilarang investasi menurut Daftar Pengarahan Restrukturisasi Industri; ketiga, kegiatan bisnis moneter yang melanggar hukum atau peraturan dan keempat, bisnis online yang melanggar peraturan dan hukum.

Petinggi tersebut menjelaskan bahwa pasal ketiga dan keempat yang melarang bisnis moneter dan bisnis Online yang melanggar hukum adalah dua pasal tambahan sebagai upaya preventif mengantisipasi bermunculannya pola bisnis, teknologi dan sektor yang baru, khususnya di bidang moneter dan internet. Adapun item-item yang tercantum dalam pasal-pasal yang dilarang tersebut, substansi pasar tidak akan diperizinkan untuk berakses.

Sebagai informasi, di antara 147 item akses yang tercantum dalam DNI edisi terbaru, sebagian tbesar sektor ekonomi nasional sudah dilibatkan.

Menurut keterangan, ke depannya masih tersisa ruang yang cukup besar untuk diperlonggar akses pasar.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok