Tiongkok Resmi Berlakukan Hukum Pajak Pelestarian Lingkungan

2018-01-03 12:56:31

Tiongkok secara resmi memberlakukan Hukum Pajak Pelestarian Lingkungan mulai dari tanggal 1 Januari 2018. Hukum tersebut merupakan hukum pajak pertama di Tiongkok yang bertujuan mendorong pembangunan ekologi yang maju secara kultural. Hukum tersebut menetapkan bahwa polutan udara, polutan air, limbah padat dan polusi suara termasuk dalam lingkupan pemungutan pajak. Pemberlakuan Hukum Pajak Pelestarian Lingkungan akan memaksa perusahaan mengadakan upgrade dan perombakan, sehingga akan mendatangkan manfaat positif bagi restrukturisasi industri.

Diberlakukannya Hukum Pajak Pelestarian Lingkungan ini sekaligus menandakan sistem pemungutan biaya atas pembuangan limbah yang telah berlaku sekitar 40 tahun di Tiongkok akhirnya dihapuskannya. Profesor Universitas Renmin Tiongkok Lan Hong menyatakan, dibandingkan dengan sistem pemungutan biaya atas pembuangan limbah, Hukum Pajak Pelestarian Lingkungan ini lebih baku.

Berdasarkan hukum tersebut, sasaran dan ruang lingkup pemungutan pajak sama dengan biaya pembuangan limbah sebelumnya, yaitu polutan udara, polutan air, limbah padat serta polusi udara yang dibuang langsung dan mencemari lingkungan. Sasaran pemungutan pajak pelestarian lingkungan ialah perusahaan dan pelaku industri yang secara langsung membuang polutan terkait ke wilayah dan perairan laut Republik Rakyat Tiongkok. Ini berarti bahwa asalkan tidak secara membuang polutan dan mencemari lingkungan, maka tidak perlu membayar pajak pelestarian lingkungan. Selain itu, orang pribadi juga tidak membayar pajak tersebut.

Wakil Direktur Balai Riset Sumber Daya dan Lingkungan Pusat Penelitian Pembangunan Dewan Negara Tiongkok Chang Jiwen mengatakan, dilihat dari kebijakan berbagai provinsi dan kota sekarang ini, terdapat perbedaan yang relatf besar antara standar pemungutan pajak pelestarian lingkungan di berbagai tempat. Provinsi Liaoning, Jilin, Anhui dan Xinjiang menerapkan pemungutan pajak menurut standar terendah, sedangkan pemungutan pajak di Beijing, Tianjin, Hebei dan Shanghai relatif tinggi. Analis meramalkan, setelah Hukum Pajak Pelestarian Lingkungan diberlakukan, angka pemungutan tahunan mungkin akan mencapai 50 miliar yuan RMB. Hukum ini akan mendatangkan dampak yang paling besar terhadap perusahaan yang membuang polutan udara dan polutan air. Chang Jiwen berpendapat, pelaksanaan Hukum Pajak Pelestarian Lingkungan akan mendatangkan peranan positif bagi restrukturisasi industri.

Berdasarkan peraturan, Pajak Pelestarian Lingkungan di masing-masing daerah akan dijadikan sebagai pendapatan lokal. Pajak itu adalah dana tambahan untuk pelestarian lingkungan yang memungkinkan pemerintah daerah membenahi polusi secara lebih baik.


Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok