UUD Hong Kong Beri Jaminan Bagi Perkembangan Hong Kong

2017-06-19 13:40:45

Sudah 20 tahun Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok, dan selama itu juga, Undang-Undang Dasar Daerah Administrasi Khusus Hong Kong menjamin kemakmuran dan ketenteraman Hong Kong serta memberikan kebahagiaan kepada warga Hong Kong. Anggota Komisi Penyusunan UUD Hong Kong, Tan Huizhu adalah orang yang tepat untuk membicarakan UUD di Hong Kong. Tan Huizhu yang juga berprofesi sebagai pengacara pernah ikut serta dalam penyusunan UUD Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus dan anggota Dewan Legislatif Sementara. Pada beberapa masa krusial, ia tampil menjelaskan UUD kepada warga Hong Kong dan memberikan pemahaman yang tepat mengenai UUD Hong Kong. Wartawan CRI di Hong Kong baru-baru ini sempat mewawancarai Tan Huizhu, dan mengupas bagaimana UUD menjamin perkembangan berkelanjutan Hong Kong.

Ketika mengulas kembali proses penyusunan UUD, Tan Huizhu berpendapat, kebijakan pemerintah pusat Tiongkok terhadap Hong Kong adalah sangat longgar sehingga Hong Kong mendapat hak otonomi yang sangat besar, hal ini sangat jarang ditemui di dunia. Tujuannya ialah menjamin kelancaran pelaksanaan "Satu Negara Dua Sistem" serta kemakmuran dan kestabilan Hong Kong.

Tan Huizhu menerangkan, selama 20 tahun sejak kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok, UUD telah secara menyeluruh menjamin kemakmuran dan kestabilan Hong Kong serta kesejahteraan warga Hong Kong. Di bidang ekonomi, diterapkan tarif pajak yang rendah dan kebijakan fiskal yang independen, sehingga telah mempertahankan kelancaran sistem kapitalis. Di bidang diplomatik, Hong Kong diperbolehkan terus berada dalam WTO. Sedangkan di bidang ilmu sosial dan budaya, sistem yang telah ada tetap dipertahankan, misalnya kemandirian keilmuan, kebebasan beragama dan perlindungan HaKI.

Menurut pendapat Tan Huizhu, UUD sangat penting bagi penetapan sistem politik Hong Kong. Menurut UUD, Hong Kong menerapkan sistem politik yang didominasi oleh administratif, tanpa adanya pertarungan antara administrasi, legilasi dan yudikasi, juga tak terdapat persaingan politik partai maupun pergantian partai. Hong Kong hendaknya menerapkan sistem demokrasi yang "vertikal", berbeda dengan system politik Barat yang "horizontal". Keuntungannya ialah dapat menjamin perkembangan dan terhindar dari gangguan akibat pergesekan politik. Mengenai hubungan antara pusat dan daerah, keseimbangan antara "Satu Negara" dan "Dua Sistem" telah menjadi perdebatan di tengah masyarakat Hong Kong selama beberapa tahun ini. Ia berpendapat, sebagai sebuah daerah administrasi khusus negara, kekuasaan Hong Kong diberikan pemerintah pusat, UUD Hong Kong juga berasal dari UUD Tiongkok, maka tidak terdapat "kekuasaan tersisa" yang belum diserahkan.

Pasal ke-23 UUD Hong Kong merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sejak Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok. Pasal itu menuntut Hong Kong berdasarkan hukum menindak aksi subversi kekuasaan negara, pengkhianatan dan separatis. Tan Huizhu berpendapat, pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran yang cukup besar dalam UUD sehingga Hong Kong dapat menyusun Undang-Undang sendiri, tanpa melupakan kewajiban yang harus dituntaskan.

Tan Huizhu yakin, kalau Hong Kong ke depan terus dengan ketat menaati penetapan UUD dan pedoman "Satu Negara Dua Sistem", ditambah dukungan kuat pemerintah pusat Tiongkok, maka Hong Kong akan menjadi makin bersinar.


Kalender

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok