Kasus Arbitrase LTS Menginjak Prinsip Keadilan dan Semangat Hukum Internasional

2016-07-22 11:08:16

Simposium Pakar Hukum mengenai Kasus Arbitrase Laut Tiongkok Selatan yang digelar bersama oleh Asosiasi Ilmu Hukum Tiongkok, Asosiasi Ilmu Hukum Internasional Tiongkok dan Asosiasi Hukum Laut Tiongkok digelar di Beijing, kemarin (21/07). Beberapa pakar hukum di bidang hukum internasional dan hukum laut asal Tiongkok menyatakan bahwa mereka berkewajiban mengadakan analisa yang rasional dengan kepala dingin dan objektif terhadap apa yang disebut sebagai putusan arbitrase, secara rasional dan sopan membantah apa yang disebut sebagai putusan dengan berdasarkan hukum, dengan demikian barulah dapat mengungkap wajah Pengadilan Arbitrase yang sebenarnya, serta memperlihatkan esensi buruk arbitrase yang telah melanggar hukum dan keadilan internasional, sehingga akar permasalahan dapat diselesaikan.

Kemarin 60 lebih orang dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Dinas Kelautan Negara, Institut Sosial dan Ilmu Pengetahuan Tiongkok serta beberapa perguruan tinggi bertemu dalam simposioum, dan memberi analisa secara hukum terhadap apa yang disebut sebagai putusan arbitrase mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang dijatuhkan Pengadilan Arbitrase pada tanggal 12 Juli lalu.

Wakil Ketua Lembaga Ilmu Hukum Tiongkok Chen Jiping mengatakan bahwa arbitrase ini memiliki kekeliruan baik di bidang yurisdiksi maupun persidangan, penerapan hukumnya pun mengada-ada. Apa yang disebut sebagai putusan arbitrase ini telah mengabaikan kenyataan historis, dan tidak mengacuhkan nilai keadilan, juga dengan semena-mena menyalah pahami peraturan internasional, ini merupakan penginjakan terhadap keadilan internasional dan semangat hukum internasional.

Dalam simposium ini, para pakar bersepakat bahwa esensi kasus yang diajukan oleh Filipina ini adalah masalah kedaulatan akan pulau dan terumbu serta pembagian perbatasan di laut, tidak sesuai jika dijelaskan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Sehingga, Pengadilan Arbitrase Sementara kekurangan yurisdiksi dan dasar hukum terhadap kasus arbitrase LTS. Wakil Kepala Institut Penelitian Perbatasan dan Kelautan Tiongkok dari Universitas Wuhan Kong Lingjie berpendapat, identitas Pengadilan Arbitrase Sementara yang dibentuk karena permintaan Filipina telah diubah secara total, sehingga bukan merupakan arbitrator yang adil.

Kong Lingjie mengatakan, hak Pengadilan Arbitrase adalah menjelaskan dan menggunakan konvensi, dan harus menjelaskannya secara hati-hati. Baik Pengadilan Arbitrase maupun Mahkamah Internasional, statusnya adalah petugas yang diikat secara hukum, maka Mahkamah internasional dalam seluruh keputusannya harus melihat dulu apakah dirinya mempunyai yurisdiksi, ini adalah langkah pertama, langkah selanjutnya adalah apakah dirinya mempunyai batas yurisdiksi. Namun dalam kasus ini, Pengadilan Arbitrase sementara ini seolah-olah telah menjadi 'Superman' yang serba bisa. Pengadilan Arbitrase telah menjadi pembela konvensi, kemudian akhirnya menjadi penjelas dan pengguna konvensi yang ilegal, bahkan dirinya menjelma menjadi orang yang menyempurnakan konvensi, menjadi pencipta dan orang yang mengembangkan konvensi secara ilegal, serta menjadi arbitrator ilegal yang memutarbalikkan fakta.

Kalender

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok