Pemerintah Myanmar dan 8 Kekuatan Bersenjata Etnis Lokal Keluarkan 5 Kesepahaman Bersama

2019-03-28 12:19:39

Wakil Pemerintah Myanmar dan para wakil dari 8 kekuatan bersenjata etnis lokal yang belum menandatangani Persetujuan Gencatan Senjata Nasional baru-baru ini bersama-sama mengeluarkan pernyataan bersama di Naypyidaw. Mereka mengumumkan bahwa kedua pihak telah mencapai 5 pasal kesepahaman, yaitu termasuk mengurangi konflik, memelihara perdamaian dan lain sebagainya. Ketua Komisi Perdamaian Myanmar, Wakil Ketua Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Bangsa serta anggota pusat tersebut, mewakili pemerintah menghadiri pertemuan kali ini.

Lima kesepahaman yang tercapai masing-masing ialah, kedua pihak terus berupaya mengadakan perundingan, untuk mengurangi konflik bersenjata saat ini; kedua pihak terus berupaya mengadakan perundingan demi memelihara perdamaian dan kestabilan seluruh negeri; kedua pihak saling menghormati untuk mendorong pembangunan regional dan usaha publik setempat; menyelesaikan masalah politik fundamental secara politik dan melalui perundingan perdamaian demi mencapai rekonsiliasi dan perdamaian bangsa; kedua pihak terus mengadakan pertemuan secara teratur yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pihak terkait pengambil keputusan.

Sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948, pernah terdapat puluhan organisasi bersenjata sipil besar maupun kecil dalam wilayah Myanmar. Sejak tahun 2013, melalui perundingan damai berkali-kali, pemerintah Myanmar berturut-turut menandatangani Persetujuan Gencatan Senjata Nasional dengan 10 kekuatan bersenjata etnis lokal, tetap masih terdapat sekitar 10 kekuatan bersenjata etnis lokal yang belum menandatangani Persetujuan Gencatan Senjata Nasional dengan pemerintah.

Analis terkait berpendapat, perselisihan antara pemerintah Myanmar dan kekuatan bersenjata etnis lokal berasal dari tiga faktor. Pertama, kekuatan bersenjata etnis lokal berharap mewujudkan otonom tinggi di daerahnya. Kedua, kekuatan bersenjata etnis lokal menduduki daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya, pemerintah berharap agar dapat menguasai sumber daya tersebut. Ketiga, bahasa dan kebudayaan etnis minoritas juga merupakan salah satu fokus perselisihan antara pemerintah dengan kekuatan bersenjata lokal. Dikarenakan berlarut-larutnya dan  kompleksitas kontradiksi, bersamaan dengan proses perdamaian Myammar yang cenderung membaik, tidak menutup kemungkinan terjadinya situasi dimana negosiasi dan konflik lokal muncul secara bergantian.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok