Berbagai Pihak Myanmar Upayakan Penandatanganan Persetujuan Gencatan Senjata Nasional

2018-07-16 11:17:29

Pertemuan Panlong Abad ke-21 ke-3 Myanmar yang juga Rapat Perdamaian Nasional dibuka di Naypyidaw, ibukota Myanmar dari tanggal 11 hingga 16 bulan ini. 7 pihak kekuatan bersenjata etnis minoritas di Myanmar Utara yang datang menghadiri upacara pembukaan atas undangan gagal menandatangani Persetujuan Gencatan Senjata Nasional meninggalkan ibukota seusai pertemuan. Meski 7 organisasi kekuatan bersenjata etnis minoritas belum setuju menandatangani persetujuan gencatan senjata, berbagai pihak yang terkait tetap berupaya untuk merealisasi perdamaian permanen Myanmar.

Pertemuan dihadiri seribu wakil dari pemerintah, pihak militer, organisasi bersenjata etnis minoritas daerah, parlemen, berbagai partai politik, organisasi masyarakat dan pengamat. Organisasi bersenjata etnis minoritas daerah meliputi 10 organsiasi yang telah menandatangani persetujuan gencatan senjata nasional dan 7 organisasi yang belum menandatangani persetujuan.

7 organisasi bersenjata etnis minoritas daerah antara lain Tentara Negara Wad an Organsiasi Kemerdekaan Rachine yang belum menandatangani persetujuan gencatan senjata nasional menghadiri pertemuan dan upacara pembukaan dengan identitas peserta, tapi tidak dapat ikut serta dalam konsultasi dan diskusi mengenai penyusunan fasal persetujuan federasi baru selama pertemuan kali ini.Namun, 7 organisasi tersebuit secara terpisah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Penasehat Ang San Su Kye dan Panglima Besar Tentara Pertahanan Myanmar. Mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai Persetujuan Gencatan Senjata Nasional. Berkenaan ini, Sekretaris Komisi Gabungan Dialog Perdamaian Federal Myanmar menyatakan,

7 organisasi kekuatan bersenjata etnis minoritas daerah di Myanmar Utara padahal mempunyai tuntutan yang berbeda, ada yang tentang pembentukan federasi, ada yang tentang pembangunannya sendiri. Biarkan bagaimanapun, dibutuhkan pengurangan bentrokan selekasnya. Hanya setelah organisasi kekuatan bersenjata etnis minoritas daerah menandatangani Persetujuan Gencatan Senjata Nasional, baru dapat dengan lebih baik dibahas bersama tentang pembentukan sistem federal.

Dikabarkan, 7 organisasi kekuatan bersenjata etnis minoritas daerah Myanmar Utara pada awalnya tidak ingin menandatangani persetujuan gencatan senjata, lalu mereka mengemukakan perlu diadakan revisi terhadap sejumlah fasal persetujuan, dan menyatakan akan aktif mempertimbangkan menandatangani persetujuan yang direvisi dan ditambah hak pengunduran diri. Mengenai tantangan terbesar dalam proses penandatanganan persetujuan gencatan senjata antara pemerintah Myanmar dan organisasi kekuatan bersenjata etnis minoritas daerah, Sekretaris Komisi Gabungan Dialog Perdamaian Federasi Myanmar berpendapat,

Tantangan terbesar dewasa ini ialah menegakkan saling percaya, dengan dicapainya sedini mungkin saling percaya, kedua pihak baru dapat dengan lebih baik saling mengerti, dan dengan lebih cepat mendorong proses perdamaian di dalam negeri. Diadakannya beberapa pembicaraan dengan 7 kekuatan bersenjata etnis minoritas daerah kali ini memainkan peranan positif bagi kedua pihak membentuk saling percaya.

Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Uni Demokratis Nasional sejak berkuasa pada April 2016 mencurahkan tenaga dalam mendorong rekonsiliasi nasional dan perdamaian dan penyelenggaraan Pertemuan Panlong Abad ke-21 merupakan salahsatu langkah untuk mendorong direlaisasinya perdamaian permanen Myanmar.

Berita:
Berita Tiongkok Berita Internasional Berita Asia Tenggara Berita Unik
Galeri Foto:
Berita Travel Fashion Olahraga
Pariwisata:
Telusuri Tiongkok Peninggalan Sejarah Tionghoa Galeri Wisata Tips
Pedoman Muslim Tiongkok:
Masjid Restoran Halal Obyek Wisata Muslim Pedoman Berbelanja Kebudayaan Muslim Tiongkok
Belajar Bahasa Mandarin:
Belajar Bahasa Mandarin Adat Istiadat Tiongkok Peribahasa Peraturan dan Kebijakan
Belajar di Tiongkok Universitas-Universitas di Tiongkok